Ijin Gangguan, Syarat Mutlak Pengajuan Izin Usaha Lainnya

By on October 7, 2009

Izin gangguan merupakan salah satu dari sekian ijin usaha yang paling sering dilakukan karena hampir setiap berkas pengajuan ijin lainnya selalu meminta surat ijin gangguan sebagai salah satu syarat mutlaknya.

Ijin gangguan ini lebih dikenal dengan HO, singkatan dari Hinder Ordonantie.

Ijin ini menjadi suatu keharusan dikarenakan hampir semua usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Prosedur mengurus ijin gangguan ini pengurusannya relatif panjang. Mengapa? Karena kesepakatannya tidak hanya berasal dari anda dan pihak pemerintah daerah saja, tetapi anda juga harus mendapatkan ijin dari tetangga sekitarnya.

Secara ringkas, tahap pengurusannya izin gangguan seperti ini. Pertama, anda membuat permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh dinas perijinan di daerah anda.

Formulir anda kembalikan dengan melengkapi syarat-syarat kelengkapannya yang telah ditentukan seperti fotokopi KTP, fotokopi IMBB (Ijin Mendirikan Bangun Bangunan), denah tempat usaha dan lain sebagainya.

Kemudian akan ada pemeriksaan petugas untuk memastikan keadaan usaha anda apakah sesuai dengan laporan yang anda berikan. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian masalah.

Anda tahu apa yang dimaksud masalah disini? Yang dimaksud masalah disini adalah apabila ternyata tetangga anda tidak memberikan ijin.

Tapi jangan khawatir, pemerintah akan mengklarifikasi kepada tetangga anda mengapa sampai mereka tidak memberikan ijin kepada anda. Jika ternyata alasan mereka tidak kuat, anda akan tetap mendapatkan ijin gangguan tersebut.

Setelah masalah pemberian izin gangguan tersebut selesai, anda akan dikenakan penetapan retribusi. Besarnya tergantung dari luas bangunan usaha anda dan faktor-faktor lainnya. Total besarnya biaya, anda bisa tanyakan ke dinas perijinan setempat, karena tarif dasar retribusi tiap daerah berbeda-beda.

Perlu anda ketahui, biasanya ada peraturan daerah khusus yang mengatur pembatasan untuk usaha-usaha seperti panti pijat, mandi uap, shiatsu dan usaha-usaha sejenis lainnya.

Terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi wisata yang tinggi. Jadi, tanyakan secara rinci agar anda mendapatkan informasi sejelas mungkin agar pengurusan izin usaha anda tidak bermasalah.

Setelah semua tahap di atas rampung, ijin gangguan bisa anda ambil dengan membayar biaya retribusi yang sudah ditentukan. Izin gangguan berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Tapi ingat, ijin gangguan tersebut bisa dicabut apabila anda :

  1. Tidak bisa memenuhi persyaratan IMBB selama 1 tahun.
  2. Tidak membayar retribusi dan pajak.
  3. Tidak menjalankan usaha selama 2 tahun berturut-turut.
  4. Terjadi pelanggaran ketentuan.
  5. Melanggar ketentuan ijin teknis.

Jika anda belum mengurus surat izin gangguan (HO), segeralah mengurus izin gangguan anda. Jika anda sudah punya, silahkan tulis pengalaman anda disini, bagikan pengalaman anda. Saya dengan senang hati menerimanya…

About Om Nip-Nip

Tiada gading yang tak retak…begitu pula dengan saya, tidaklah sempurna pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan. Saya hanya men-sharing-kan apa yang saya lakukan. So, jika anda mempunyai ilmu dan pengalaman bisnis yang bermanfaat, sekali lagi, silahkan tulis komentar Anda. Saya akan dengan senang hati saya menerimanya. Karena ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat itu dilihat bukan dari siapa yang mengatakan, tapi dari apa yang ia katakan.

16 Comments

  1. david

    January 18, 2013 at 19:06

    Saya mau tanya mungkin ada yang bisa bantu, sanksi apa yang di berikan apabila suatu perusahaan besar tidak memiliki HO, TDP dan SIUP cabang, mengingat perusahaan ini membuka cabang di kota medan dan sudah beroperasi selama 6 tahun tanpa HO, TDP dan SIUP, terima kasih atas jawaban nya

  2. eka swara

    June 5, 2013 at 11:54

    ada rencana pembangunan SPBBE disebelah rumah saya dan saya sbg penyanding merasa keberatan dan tdk mau ttd sbg penyanding karena mnurut saya akan timbul dampak lingkungan berupa polusi udara, pertanyaan saya apakah ada sanksi kalau kita tdk mau ttd sbg penyanding, boleh suatu kelompok masyarakat adat memaksa saya untuk ttd dgn alasan sdh keputusan rapat adat

    • Om Nip-Nip

      June 6, 2013 at 08:12

      sebenarnya nggak ada sanksi mas… tapi bener, biasanya Anda didesak “segerombolan” masyarakat (sayangnya biasanya mayoritas) untuk tanda tangan dengan sanksi “adat” jika Anda tidak mau

  3. Bambang Wirawan

    August 18, 2013 at 07:59

    SAya urus ijin perpanjangan H.O,,,tapi biasa lah…!!ada2 saja permintaan syarat2nya,,,,padahal semua syarat2 yg ada di form pengajuan udh terpenuhi komplit-plit…!!Apa perlu ada syarat IPLC dan Ijin pengambilan air dulu….?? menurut pendapatku ijin H.O lah yg merupakan syarat u penerbitan IPLC dan ijin pengambilan air,,,,,ada syaran,,,,?? terimakasih sblmnya

  4. Mery

    September 30, 2013 at 09:09

    Saya juga sedang mencari info mengenai ijin HO ( undang2 gangguan ).. dalam permendagri No. 27/2009, disebutkan beberapa kriteria yang perusahaan / usaha yang tidak memerlukan HO. Bagaimana pendapat Om ?
    terima kasih.

    • Om Nip-Nip

      September 30, 2013 at 12:09

      @Mery : oh… ada ya? berarti om kliru… wkwkwkwkwkwk. mantabs deh kalau gitu.. makasih masukannya ya

  5. agus

    October 11, 2013 at 12:46

    saya sudah punya usaha selama 4 tahundg perijinan yg lengkap, termasuk ho. namun akhir2 ini bbrp warga keberatan dg aktivitas usaha saya dan menggalang tanda tangan dukungan warga lain utk menutup usaha sy. usaha sy adlh distribusi makanan kering. keberatan warga adlh krn bnyk truk yg melewati rumah mereka. bgmn pendapatnya?

    • Om Nip-Nip

      October 11, 2013 at 21:39

      @agus : coba diajak diskusi supaya bisa ketemu jalan keluar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>